internationalrelationsunjani

Just another WordPress.com site

Sejarah dan Perkembangan Diplomasi

Pertemuan 3
Sejarah dan Perkembangan Diplomasi
Mungkin akan sangat sulit untuk melacak kapan tepatnya praktek diplomasi digunakan. Mungkin akan masuk akal bila kita memulai analisis mengenai penggunaan diplomasi adalah saat manusia memulai kehidupan kelompok, saling berhubungan, termasuk melakukan negosiasi untuk mencapai berbagai tujuan mereka. Upaya untuk membentuk hubungan diantara kelompok-kelompok manusia ini menjalankan berbagai tujuan diantaranya penghentian permusuhan, pembicaraan mengenai penggunaan padang rumput, pertukaran komoditas dan lain-lain, hal ini bisa dianggap sebagai bukti adanya diplomasi pada zaman pra-sejarah. Dalam literatur kuno sering digambarkan bahwa malaikat/ dewa yang membawa wahyu antara surga dan bumi merupakan diplomat pertama.
Perkembangan Diplomasi di India Kuno.
Melihat dari berbagai bukti tertulis yang menunjukan bahwa kegiatan diplomatik telah berlangsung dan berkembang sejak lama di India. Hal ini ditunjukan dari ditemukannya referensi mengenai berbagai tipe utusan seperti duta, prahita, palgala, suta dan sebagainya. Duta sebutkan sejak masa Regweda dan sesudahnya, Istilah prahita digunakan pertama kali di kitab Yajurweda. Duta adalah ahli dalam hal pengumpulan informasi mengenai kekuaan musuh, prahita merupakan utusan yang dikirim oleh rajanya.  Dalam hal ini terlihat bahwa fungsi pada duta, yang dulunya berkerja sebagai pesan dan utusan, telah diperluas pada periode Yajurweda dan telah dibebani tanggung jawab baru.
Pada masa setelah Yajurweda, muncul berbagai contoh penunjukan wakil-wakil diplomatik oleh para penguasa untuk mewakili mereka di istana satu sama lain, baik dalam waktu damai maupun perang.  Palgala dan Suta merupakan pejabat-pejabat tinggi yang memiliki pengaruh dalam pemilihan raja, mereka juga ditugaskan untuk membawa misi-misi diplomatik penting ke negara-negara lain. Palgala terutama berfungsi sebagai pembawa pesan politik ke negara-negara tetangga. Suta menjalankan sejumlah tugas seperti charioteer, penyebarluasan informasi dan lain-lain. Dimana dibawah suta-lah institusionaliasai diplomasi terwujud dalam sebuah departemen diplomasi dalam kerajaan kuno di India.
Pada abad ke-4 S.M., Kautilya menulis Arthasastra mengenai kenegaraan. Ia membuat analisis tentang tujuan, instrumen, praktek dan metode diplomasi. Analisisnya masih banyak dipraktekkan hingga kini antara lain : Dalam Konsep Rajamandala (lingkaran negara-negara), ia menekankan aspek geopolitik dari diplomasi secara rinci. Ia menelaah tentang pentingnya geografi dalam merumuskan diplomasi dan politik luar negeri suatu Negara. Bahwa politik antar anggota masyarakat internasional yang berbeda, pada dasarnya ditentukan oleh konstelasi: sahabat – musuh – dan – netral. Hal ini telah diakui oleh para penulis modern tentang hubungan internasional; Kautilya telah menghargai peranan power dalam diplomasi (eksponen awal studi realis). Kautilya menyadari bahwa “danda” (power) adalah penengah yang sesungguhnya dari politik internasional.
Dalam proses bargaining dari diplomasi, prestise adalah yang paling penting. Prestise adalah reputasi power dan dalam masa damai suatu negara bisa mencapai tujuannya tanpa harus menggunakan kekuatan yang sesungguhnya apabila bargaining secara damai didukung oleh ancaman kekuatan; Diplomasi menurut Kautilya, merupakan perang potensial, karena perang adalah bisnis mencari tujuan-tujuan politik lebih dengan cara paksaan militer daripada dengan cara bargaining. Dalam kedua hal tersebut kemampuan untuk menggunakan kekuatan dengan keahlian dan keberhasilan cukup menentukan; Jadi dalam perkembangan diplomasi para pemikir politik India Kuno dari “Arthasastra School” telah membuat kontribusi yang penting. Pada abad ke-3 S.M., Maurya, Kaisar Asoka, mencoba menanamkan gagasan baru dalam dunia diplomasi yaitu doktrin “non-violence” (non kekerasan) dalam kehidupan pribadi, negara dan dalam hubungan internasional. (Doktrin tanpa menyakiti – non – injury pihak lain merupakan doktrin populer di India sejak zaman Weda). Gagasan ini hingga kini dirasakan kebenarannya terutama dengan timbulnya kerusakan dunia secara total, dunia sadar bahwa hanya dengan mengikuti gagasan India akan “peaceful co-existence” (hidup berdampingan secara damai dan persaudaraan universal, peradaban manusia dapat diselamatkan).
Perkembangan Diplomasi di Yunani Kuno
Thucydides memberikan gambaran tentang praktek-praktek diplomatik di Yunani Kuno sebagai berikut: Sejak abad ke-6 S.M. dan selanjutnya para warga kota Yunani melakukan praktek memilih ahli pidato mereka yang terbaik (biasanya beberapa) sebagai utusan mereka. Utusan-utusan ini dipercayai dengan tugas membela kasus mereka di depan majelis rakyat dari liga atau kota-kota lain dimana mereka dikirim untuk berunding. Mereka diharapkan mengajukan proposal dalam sebuah pidato. Perundingan atau negosiasi dilakukan secara lisan dan dimuka umum. Apabila negosiasi berhasil dan menghasilkan perjanjian, perjanjian diukir pada loteng suci agar bisa dilihat umum. Penandatanganan perjanjian dilakukan secara terbuka dan khidmat.
Pada abad ke-5 S.M. pengiriman dan penerimaan kedutaan-kedutaan menjadi semakin sering antara negara-negara kota Yunani. Yunani saat itu telah menyadari bahwa hubungan antar negara tak dapat diatur hanya melalui tipu muslihat dan kekerasan. Mereka juga menganggap tidak beriman dan tidak adil bila melakukan serangan dadakan terhadap negara tetangga yang tak dicurigai atau memulai “perang yang tidak dinyatakan lebih dulu dan tak dapat diselesaikan”. Mereka tidak ragu-ragu mengutuk setiap kekejaman kepada orang yang luka atau yang mati di medan perang. Mereka juga secara terang-terangan mengakui prinsip universal yang harus diterapkan kepada seluruh umat manusia dan tidak hanya kepada anggota masyarakat Yunani saja (secara samar mereka mengakui hukum internasional yang mengatur hubungan antar negara). Seperti halnya juga pendapat Thucydides bahwa perang sebagai upaya penyelesaian perselisihan internasional adalah “tidak baik dan tidak aman”. Menurut John G. Stoessinger “Negara Yunani Kuno telah mengembangkan pergaulan diplomatik ke suatu tingkat tinggi”;
Thucydides dalam “Peloponessian War” menyatakan bahwa orang akan mengagumi wawasan yang dalam tentang seni negosiasi yang halus yang telah diperoleh orang-orang zaman dahulu. Sarana-sarana diplomatik yang telah dipraktekkan oleh Yunani Kuno memiliki ketidaksempurnaan. Harold Nicholson menganalisa hal ini yaitu:
Pertama : Menurutnya adalah akibat apa yang disebut Herodian, “penyakit kuno bangsa Yunani itu, kecintaan akan perselisihan”. Kecemburuan satu sama lain mempengaruhi power tawar menawar diplomatik mereka sedemikian rupa sehingga hal ini bahkan membahayakan keamanan mereka;
Kedua : Dibalik keahlian mereka, orang Yunani adalah diplomat yang jelek. Mereka menganggap nilai-nilai negatif berasal dari akal bulus dan tipu muslihat yang merusak sikap saling percaya dan dasar negosiasi yang efektif;
Ketiga : Mereka tidak berhasil memapankan distribusi tanggungjawab yang tanpa kesalahan antara badan legislatif dan eksekutif. Tambahan pula metode diplomatik demokrasi Yunani kekurangan efisiensi pemerintah autokratik yang akhirnya membawa keruntuhan mereka.

Perkembangan di Romawi Kuno
Tradisi diplomasi dan metode-metode diplomasi serta praktek-prakteknya ini disebarkan dari bangsa Yunani kepada bangsa Romawi. Romawi punya “practical sense” yang baik dan kapasitas administrasi yang mengagumkan. Tetapi mereka tidak membuat kontribusi yang penting pada perkembangan seni negosiasi yang sangat penting dalam diplomasi. Mereka lebih suka memaksakan kehendaknya daripada melakukan perundingan atas dasar timbal balik. Mereka menyerbu lawannya yang keras kepala dan hanya mengecualikan mereka yang mau tunduk pada kehendak Romawi; Dalam pertumbuhan dan perkembangan hukum internasional, mereka menciptakan beberapa ungkapan seperti:
ius civile (hukum yang diterapkan pada warganegara Romawi);
ius gentium (hukum yang diterapkan pada warganegara Romawi dengan orang asing); dan
ius naturale (hukum yang umum bagi seluruh umat manusia).

Pada mulanya bangsa Romawi memasuki sebuah perjanjian atas dasar azas timbal balik dan Koalisi Latin yang dimulai sebagai koalisi antar partner yang sejajar. Tetapi kemudian ketika Romawi menjadi kuat, mereka mulai mengancam anggota koalisi lain sebagai bawahannya dan prinsip timbal balik dan kesejajaran lenyap. Jadi tak ada Konsep Kesejajaran dalam diplomasi Romawi. Mereka meletakkan tekanan pada sanksi perjanjian. Bangsa Romawi menganggap perjanjian sebagai kontrak hukum dan menekankan kepada kewajiban yang diatur oleh hukum itu. Bangsa Romawi juga mengembangkan sistem yang rumit dalam mengatur peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penerimaan perwakilan asing. Duta Besar yang sedang berkunjung dan stafnya diberi hak imunitas. Apabila ada seorang staf kedutaan yang ketahuan melanggar hukum, ia dikirim kembali ke negara asalnya, sehingga ia bisa diadili di negaranya sesuai dengan hukum negaranya. Setelah kekuasaan Romawi naik dengan pesat, perwakilan asing diperlakukan dengan kehormatan yang sedikit. Selama periode ini apabila suatu kedutaan datang berkunjung dan sampai di pinggiran kota, personelnya harus menunggu di luar, memberitahukan kehadirannya, dan hanya setelah mendapat persetujuan Senat baru bisa masuk ke Kota Roma. Sepanjang Roma masih kuat dan merupakan pusat kekaisaran Romawi, ia memperlakukan negara lain dengan perlakuan yang jelas menghina walaupun terselubung.

Tetapi ketika Roma mulai menurun, para penguasa Roma merasa perlu memanfaatkan seni negosiasi atau diplomasi untuk mempertahankan supremasinya. Namun hal itu tak mampu menahan keruntuhan Roma sehingga Roma kehilangan Kebesaran dan Kekuasaannya. Keruntuhan ini akhirnya ditanggung oleh Kekaisaran “Romawi Timur”.
Perkembangan Diplomasi Abad 15-16
Akhir abad 18 atau awal abad 19, diplomasi sering berarti suatu studi dan pemeliharaan arsip-arsip dari perundingan internasional. Konsep ini teristimewa barlaku dalam abad pertengahan. Diplomasi modern sebagai suatu profesi (jabatan, pekerjaan) yang teratur (organized) tumbuh di Italia dalam abad pertengahan. Persaingan di antara negara-negara kota Italia dan metode yang digunakan oleh para penguasa untuk memelihara dan mencapai kepentingan-kepentingan mereka telah digambarkan dengan baik oleh Machiavelli dalam bukunya “The Prince” Tahta Suci (Holli See, Paus) dan negara-negara kota Italia telah mengembangkan sejak lama sistem-sistem diplomasi. Kemungkinan sekali tahta suci adalah yang pertama kali mempergunakan sistem perwakilan (yang bersifat) permanen, yang sesungguhnya merupakan sifat karakteristik (khas) dari diplomasi modern Namun misi permanen yang ditempatkan oleh Fransisco Sforza, Duke of Milan, di Genoa pada tahun 1455.
Pada masa ini, menjadi titik awal mulai adanya kesadaran mengenai diperlukannya dasar yang kuat bagi pelayanan diplomatik. Para diplomat yang telah lama berada di negara lain diminta untuk melakukan tugas yang termasuk didalamnya adalah pengumpulan informasi, mengamankan kepentingan militer dan komersil/ ekonomi negaranya. Pada masa ini Diplomasi yang dilakukan oleh Venesia memberikan kontribusi besar terkait dengan sistem pengarsipan yang telah tertata dengan rapih. Hal ini memberikan dasar bagi sistem diplomasi yang teroganisir dengan baik sehingga menjadi contoh bagi negara-negara lain. Selain itu Korps diplomatik yang dimiliki oleh Venesia mempunyai reputasi yang sangat baik terkait dengan kehalusan budi bahasanya dan paling cakap serta aktual dalam mengumpulkan informasi baik didalam negeri dimana mereka bertugas ataupun di negara lain. Bangsa Venesia menyadari bahwa disfungsi dari para wakilnya diluar negeri dapat ditandai dengan tidak rutinnya pemberian informasi baru dari mereka.
Perkembangan Diplomasi Abad 17
Dalam abad 17 ini pengirimnan atau penempatan misi permanen merupakan praktek yang umum diantara negara-negara, dan diplomasi telah menjadi suatu profensi dan mendapat pengakuan umum sebagai metode hubungan internasional. Tumbuhnya nasionalisme dan sistem negara bangsa (nation state system) menyebabkan alat perlengkapan (dinas) negara ini sebagai suatu hal yang essensial (yang pokok, penting) khususnya setelah perdamaian Westphalia tahun 1648 sebagai titik kristalisasi dan peresmian tegas dari sistem negara. Pada abad ke 17 ini terdapat beberapa faktor yang kemudian mendukung dan mendorong pelaksanaan praktek-praktek diplomatik. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari pemikiran Hugo Grotius dengan tulisan berjudul hukum perang dan damai yang membantu perkembangan hukum internasional dan memainkan peran penting dalam evolusi diplomasi yang teratur. Dimana Harold Nicholson menggambarkan bahwa pada abad ini kemajuan teori diplomasi yang telah diperoleh berangkat dari konsepsi sempit hak-hak kesukuan yang ekslusif menuju konsepsi yang lebih luas tentang kepentingan umum yang inklusif.
Kardinal Richeliu seorang negarawan Prancis berpendapat bahwa seni negosiasi seharusnya bukan sebuah proses yang tergesa-gesa melainkan sebuah kegiatan yang permanen. Dimana Richeliu menetapkan prinsip penting bahwa yang paling mendasar dari semua elemen diplomasi yang baik adalah adanya kepastian. Metode Prancis bertahan sebagai suatu model diplomasi dalam waktu yang lama. Selama periode ini bangsa Prancis memberikan perhatian besar terhadap instruksi tertulis yang diberikan kepada duta besar. Dimana instruksi ini berisikan tentang garis besar kebijakan yang yang harus dicapai oleh seorang duta Besar. Selain itu, instruksi ini juga sering menyertakan surat kepercayaan ( letters of credence ) yang disertai pula dengan surat perkenalan ( surat tugas ) dari duta besar kepada para pejabat di negara dimana yang bersangkutan ditempatkan. Selama Abad 17-18 metode diplomasi Prancis menjadi sedemikian populer sehingga bahasa Prancis menjadi lingua franca diplomasi.
Perkembangan Diplomasi Abad 18
Diplomasi istana mencapai puncak keemasannya dalam abad 18. Permainan diplomasi dilakukan menurut peraturan-peraturan yang dikenal dan diketahui. Keluar mengemukakan seginya yang cemerlang tetapi dibalik itu tersembunyi intrik-intrik dan ketidak mampuan dari pelakunya. Para diplomat mewakili raja-raja mereka, dan sering kali hanya merupakan alat yang patuh dalam persaingan meluaskan wilayah negara dan perjuangan untuk mencapai supremasi di Eropa dalam abad itu, penguasa-penguasa yang kuat seperti peter agung dari rusia dan fredereiek agung dari prusia menggunakan diplomasi dan peperangan untuk mencapai maksud dan tujuannya.
Pada bagian akhir dari abad 18, revolusi industri, revolusi amerika, revolusi prancis, telah mengantarkan suatu zaman atau masa baru untuk diplomasi pada khususnya dan juga untuk sejarah pada umumnya. Suara rakyat mulai didengar dan diperhatikan. Tokoh utama Benjamin Franklin juga tampak di jalan-jalan di Paris dan London, yang mewakili suatu bangsa yang sedang tumbuh, merupakan lambang dari masa yang akan datang, yaitu zaman diplomasi demokratis (yang sifatnya lebih dari demokratis).  Dimana dalam masa ini terdapat tiga kecenderungan dalam evolusi diplomasi. Pertama, adanya pengakuan umum yang diberikan kepada sebuah sistem yang secara umum menerima hukum internasional. Kedua, pengaruh kelas politik militer yang berusaha untuk melanggengkan sistem feodal dimana kelompok ini yang kemudian memainkan peranan besar dalam perkembangan diplomasi. Ketiga, muncul seiring dengan perkembangan teknologi.
Tipe diplomasi yang ketiga sangat erat kaitannya dengan konsepsi borjuis tentang diplomasi yang salah satunya dipraktekan oleh Inggris. Inggris pada masa jayanya mengejar diplomasi bentuk khusus ini. Diplomasi bentuk seperti ini lebih menekankan kepada profit-politics dibandingkan dengan power-politics karena dimaksudkan untuk mencari keuntungan melalui praktek-praktek bisnis. Sarana-sarana diplomasi dihubungkan dengan politik mendorong muncul dan berkembangnya imperialisme finansial. Bagi Inggris yang saat tersebut tengah mengalami perkembangan pesat dalam bidang ekonomi upaya untuk mencari sumber bahan mentah serta pasar bagi hasil produksi menjadi salah satu tujuan utama yang harus dilakukan ke berbagai penjuru dunia.
Diplomasi Baru : Abad 19
Diplomasi baru dari abad 19 memerlukan, baik metode-metode (cara-cara) baru maupun persoalan baru metode-metode (cara-cara) ini ditetapkan atau ditentukan dalam persetujuan-persetujuan internasional dan telah berkembang menjadi suatu kode atau sistem yang “intricabe atau ruwet” yang umumnya dipenuhi dan dijelaskan oelh negara-negara, di bawah lindungan alliansi suci dan concert eropa dan disanggah oleh sistem “balance of power” maka permainan diplomasi dilakukan menurut peraturan-peraturan baru yang hasilnya dapat dikatakan memuaskan, sistim ini gagal dalam abad 20, perlu kita catat disini adalah :
bahwa eropa pada waktu itu masih tetap merupakan pusat dari seluruh kegiatan atau perkembangan dunia
dan tidak ada satu negarapun di eropa yang menentang dasar-dasar dari sistem itu
Horland Nicholson dalam bukunya berjudul ‘diplomacy” dan merupakan pustaka klasik dalam subjek ini, telah minta perhatian kita atas tiga perkembangan dalam abad 19 dan 20 yang sangat mempengaruhi teori dan praktek diplomasi
perkembangan bangsa-bangsa
bertambahnya apresiasi tentang pentingnya public opinion (pendapat umum)
perkembangan cepat dalam bidang komunikasi
Perkembangan Diplomasi Abad ke 20
Dalam perkembangannya diplomasi model baru ini memiliki dua hal yang cukup mencolok diantaranya adalah lebih terbuka kepada publik dan munculnya organisasi internasional sebagai wadah dalam melakukan diplomasi. Keterbukaan dalam diplomasi terkait kepada bagaimana akses yang diberikan kepada masyarakat terkait dengan proses dan hasil yang dicapai dalam sebuah kesepakatan. Munculnya LBB sebagai salah satu forum internasional yang berfungsi untuk menyelesaikan persengeketaan internasional dan instrumen dalam kerangka keamanan kolektif menjadi salah satu penyebab munculnya diplomasi model baru ini.
Secara struktur diplomasi model baru ini tidak banyak mengalami perubahan dimana negara tetap menjadi aktor dominan. Namun yang kemudian menjadi perhatian adalah munculnya aktor lain dalam politik internasonal yang juga melakukan kegiatan-kegiatan diplomasi seiring dengan interaksi mereka dengan negara. Selain itu negara mulai memperluas cakupan dari kegiatan diplomasi mereka terhadap bagaimana mereka mengatur kehidupan warga negaranya. Dimana pada model diplomasi lama mereka hanya ingin mencapai keamanan semata namun saat ini telah berkembang ke arah ekonomi dan kesejahteraan. Kedua isu tersebut menjadi salah satu hal yang kemudian sering di upayakan dalam setiap perundingan oleh negara.
Dalam proses seiring dengan perluasan dari kepentingan negara dan munculnya aktor lain dalam politik internasional membawa perubahan dalam proses perundingan/ negosiasi. Hal yang terlihat jelas adalah bagaiman kompleksitas dari diplomasi yang kemudian melibatkan lebih banyak aktor didalamnya. Dengan munculnya LBB maupun PBB pada abad ke 19 ini diplomasi multilateral yang dilakuakn didalam wadah ini menjadi trend baru yang menjadi alternatif selain diplomasi bilateral yang dahulu paling sering dilakukan, dimana diplomasi dalam kerangka/ wadah organisasi seperti LBB dan PBB disebut dengan diplomasi konferensi. Karena sifatnya konferensi maka, pada masa ini diplomasi dapat dikatakan lebih terbuka.
Perkembangan agenda juga menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam melihat diplomasi baru. Dimana dalam diplomasi baru mengusung agenda lain yang bersamaan dengan isu keamanan. Dalam hal ini upaya untuk menghindari perang sebagai prioritas dimana para diplomat menggap bahwa dua perang dunia adalah “perang yang terjadi untuk mengakhiri seluruh perang”, namun juga pada aktivitas diplomasi mulai berfokus kepada masalah ekonomi, sosial dan kesejahteraan. Dimana fokus baru tersebut dikenal dengan isu “low politics” untuk membedakan dengan “high politics” yang diasosiasikan dengan agenda diplomasi tradisional.  Dimana isu baru ini tidak hanya menjadi perhatian dari aktor negara namun juga menjadi perhatian dari aktor non negara. Agenda lain yang ada dalam diplomasi baru ini adalah bagaimana munculnya spesialisasi isu yang mengharuskan adanya pelatihan bagi setiap diplomat.

Diplomasi Masa Perang Dingin.
Banyak karakteristik dari diplomasi model baru yang kemudian berkembang pasca perang dunia II, termasuk berkembangnya multilateralisme dan peningkatan agenda khusus yang memperhatikan permasalahan lingkungan, teknologi dan proliferasi senjata. Selain itu dekolonialisasi yang terjadi memunculkan negara-negara baru yang pada kenyataannya mereka belum terbiasa dengan aturan dan prinsip diplomasi yang ada yang membawa mereka memperjuangkan status mereka melalui hukum internasional. Penyebutan istilah “Diplomasi Perang Dingin” merujuk kepada beberapa aspek khusus dalam diplomasi yang muncul pasca berakhirnya perang dunia II. Kondisi ini terkait dengan rivalitas dari dua negara superpower yakni Uni Soviet dan AS dalam memperebutkan pengaruh ideologi kepada seluruh negara di dunia.  Aktivitas diplomasi yang dilakukan pada masa ini sering diasosiasikan dengan konfrontasi antara Timur-Barat yang menjadi fokus terkait dengan upaya global untuk menghindari konflik nuklir global yang dapat menghancurkan sistem internasional ( bahkan dunia ).
Beberapa tipe diplomasi pada masa perang dingin :
Diplomasi Nuklir : diplomasi nuklir merujuk kepada bagaimana interaksi diantara negara-negara pemilik senjata nuklir ( khususnya AS dan US ) dimana seringkali diantara mereka menggunakan senjata nuklirnya untuk menggunakan senjata nuklir dalam mengintimidasi lawan yang akan melakukan suatu tindakan atau membujuk lawan untuk berhenti melakukan suatu tindakan. Kondisi ini kemudian dikenal dengan istilah detterence dan kemudian menjadi compellence.
Crisis Diplomacy : Crisis Diplomacy merujuk kepada komunikasi dan negosiasi yang dilakukan secara halus dalam kondisi krisis. Dalam hal ini krisis diartikan sebagai periode singkat dan intensif yang mengarah kepada perang ( nuklir ) yang meningkat pada masa tersebut.
Summit Diplomacy : merujuk kepada pertemuan langsung diantara kepala negara/ pemerintahan ( khususnya negara-negara superpower ; AS dan US ) untuk menyelesaikan permasalahan yang cukup sensitif. Dimana pertemuan semacam ini menjadi salah satu tren pada masa perang dingin.
Diplomasi Pasca Perang Dingin
Berakhirnya Perang Dingin membawa perubahan dalam konteks internasional dimana diplomasi dijalankan. Dimana berakhirnya perang dingin, dengan runtuhnya Uni Soviet memunculkan ekspektasi tinggi mengenai bagaimana sesuatu dapat dicapai dengan diplomasi dan negosiasi. Kesuksesan memukul mundur Irak dari Kuwait melalui kekuatan bersenjata dibawah mandat resolusi PBB menjadi salah satu contoh diplomasi yang akan menjadi model dimasa yang akan datang. Tetapi kemudian pada masa ini muncul permasalahan baru terkait dengan gagalnya diplomasi dalam menyelesaikan permasalahan pecahnya Yugoslavia yang kemudian memicu krisis di Balkan.
Awal abad ke 21, diplomasi pada level internasional memiliki dua karakteristik. Pertama adalah diplomasi diawali pada tataran global. Berakhirnya Perang Dingin membuat negara-negara keluar dari praktek diplomasi yang dijalankan selama perang dingin berlangsung. Kondisi diplomasi yang pada awalnya selalu terfokus kepada Barat dan Timur berubah menjadi Utara dan Selatan tentu dengan melibatkan isu yang low politics dengan cakupan global seperti kemiskinan dan pembangunan dalam aktivitas diplomasinya. Kedua, diplomasi memiliki karakteristik yang kompleks dan terpisah-pisah/ terfragmentasi. Karakteristik dapat kita lihat bahwa munculnya banyak aktor membuat multilateralisme semakin kompleks seperti halnya proses bilateral dan substansi dari diplomasi global mencakup isu yang lebih luas dari yang pernah ada sebelumnya.
Dalam diplomasi pasca perang dingin, dikenal developmental diplomacy. Developmental diplomacy merujuk kepada proses dimana negara dunia ketiga berusaha untuk melakukan negosiasi dalam rangka meningkatkan posisi mereka dalam ekonomi politik internasional. Negosiasi ini sebagian besar merupakan upaya menaikan posisi tawar negara dunia ketiga terhadap negara industri maju ( negara Barat ).

Diplomasi di Pasca 9/11
Penyerangan terhadap Gedung WTC di New York dan Pentagon di Washington, AS pada 11 September 2001 kembali membawa perubahan dalam konstelasi politik internasional. Perubahan ini kembali membawa diplomasi untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Sebagai sebuah negara superpower yang “ menjadi korban” AS melakukan berbagai upaya diplomasi untuk meraih simpati dari negara-negara didunia untuk bersama-sama melakukan kampanye “war against terror”.  Kampanye “war against terror” ini mengedepankan penggunaan kekuatan militer dan ancaman. “war against terror”, telah memberikan tantangan besar dalam peranan diplomasi dalam politik global. Tantangan ini terkait dengan perdebatan mengenai hubungan antara “hard” dan “soft” sebagai instrumen power.

Posted from WordPress for Android

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on May 7, 2012 by in Bahan Kuliah and tagged , , .

Navigation

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: